Kemenkeu: Sulit Turunkan Harga BBM Saat Ini

PebisnisMuslim.Com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan PT Pertamina (Persero) sulit mengambil keputusan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar meski di saat harga minyak dunia anjlok ke level lebih dari US$ 40 per barel.
Alasannya karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu masih menanggung kurang bayar akibat menjual harga BBM di bawah harga keekonomian.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, Pertamina mulai menanggung kurang bayar pada Maret 2015. Saat itu, lanjutnya, harga keekonomian BBM merangkak naik. Sementara di Januari-Februari lalu, perseroan mereguk untung.

"Waktu masih Januari-Februari, harga yang ditetapkan sedikit di bawah keekonomian, jadi ada laba bersih. Tapi Maret, April dan Mei, harga yang ditetapkan sudah di bawah biaya riil, jadi laba berkurang. Sekarang ini saja perhitungan kita, harga keekonomian di atas harga penetapan," terang dia di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Dengan begitu, Askolani bilang, Pertamina tetap harus bertahan pada harga Premium dan Solar saat ini karena ada kesepakatan dengan Komisi VII DPR untuk me-review harga BBM setiap enam bulan sekali. Seperti diketahui, sejumlah pihak mendesak Pertamina menurunkan harga BBM saat harga minyak jatuh.

"Tidak bisa (turunkan harga BBM) karena sekarang harganya belum untung. Pertamina saja masih lost, bagaimana diturunkan harganya," papar dia.

Dilemanya, Askolani menyebut, Pertamina pun tidak bisa menaikkan harga jual BBM Premium dan Solar demi menutupi kerugian tersebut. Sementara keuntungan penjualan BBM di Januari-Februari pun tidak mampu menambalnya.

"Untung itu tidak cukup. Menetapkan harga naik atau turun harus hati-hati, tidak bisa sembarangan. Jadi sementara tidak naikkan harga juga," ucap dia.

Atas dasar itu, Askolani mengaku, jalan sementara keluar dari permasalahan ini adalah dengan mengurangi setora dividen Pertamina ke negara.

"Sementara opsinya lewat pengurangan dividen, seperti yang pernah dilakukan tahun sebelumnya. Jadi kebijakan ini bisa dilakukan juga untuk 2016. Tapi tetap harus melihat balance-nya, jangan bilang rugi ke kita. Semua ada mekanisme, dipastikan dengan audit dan tidak bisa diklaim secara sepihak serta harus dibuktikan," jelas dia.
Sumber: Liputan6
Share on Google Plus

About PebisnisMuslim.com

PebisnisMuslim.com adalah situs informasi bisnis dan ekonomi Islam yang dikelola oleh Pebisnis Muslim Group.

0 komentar:

Posting Komentar