Penting, Kehadiran Ulama untuk Kawal Ekonomi Syariah


DEPOK
-- Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI mengadakan web-seminar (webinar) bertajuk Kaderisasi Ulama & Tantangan Dakwah Ekonomi Syariah di Era Digital 4.0 pada Rabu (7/10).

Acara yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Prodi HES) bekerja sama dengan Unit Penerimaan Mahasiswa Baru STEI SEBI ini menghadirkan Ketua Majelis Pesantren dan Ma’had Dakwah Indonesia (Mapadi), KH  Dr  Muslih Abdul Karim  MA, sebagai keynote speaker serta tiga narasumber berpengalaman di bidang dakwah dan pembinaan calon dai  masa depan.

Ketiga narasumber tersebut adalah:  Dr  Wido Supraha  MSi, wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah MUI Pusat;  Habib Idrus Salim Segaf al-Jufri, Lc, MBA, ketua Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI);  dan  KH Muhammad Jamhury Lc, MA, pimpinan Ponpes Tahfizh Ekonomi Islam Multazam, Bogor, Jawa Barat. 

KH  Muslih Abdul Karim dalam keynote speech-nya menegaskan tentang pentingnya upaya untuk melahirkan calon-calon ulama yang akan mengawal perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Ia  menggarisbawahi sikap optimistisnya bahwa suatu hari kelak STEI SEBI dan kampus-kampus penggiat ekonomi syariah lainnya akan mampu melahirkan para pebisnis muda yang meneladani ketokohan para sahabat Rasulullah SAW  yang berprofesi sebagai pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf dan Khadijah ra.

“Kami  optimistis dari STEI SEBI dan kampus-kampus penggiat ekonomi syariah lainnya juga akan  muncul ulama-ulama muda Indonesia penggiat ekonomi syariah sekaliber Syeikh Yusuf Qardhawi dan yang lainnya,” kata Muslih seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Sementara itu, Dr Wido Supraha memaparkan presentasinya tentang peran MUI dalam kaderisasi ulama di era diigital 4.0. Dalam penjelasannya, Dr Wido Supraha menegaskan “Majelis Ulama Indonesia (MUI)  sebagailembaga swadaya masyarakat(LSM) berperan penting mewadahi para ulama,  zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia dalam rangka membimbing, membina dan mengayomi  kaum Muslimin di seluruh Indonesia,” ujarnya. 

Wido menggarisbawahi tujuh karakteristik yang semestinya dimiliki ulama atau dai pada saat sekarang ini, yaitu, pertama, bersikap wasathiyah atau moderat, dalam artian mampu melakukan konsolidasi upaya pencerahan umat, penyamaan pola fikir (taswiyat al-manhaj), dan mengikis sikap fanatisme kelompok dan golongan.

Kedua, menolak pengkotakkan Islam dan sains (ilmu pengetahuan) sehingga mampu memetakan persoalan keilmuan saat ini danberupaya secara kolektif melakukan islamisasi ilmupengetahuan. 

Ketiga, berwawasan internasional, utamanya dalam upaya untuk menginternalisasikan standar profesionalisme internasional yang sejalan dengan Islam. 

Keempat, cakap teknologi yang diartikulasikan dengan keterampilan mengetik 10 jari serta penguasaan aplikasi teknologi terbaru yang pendukung efektivitas dan efisiensi penyebaran agama.

Kelima, penguasaan digital animasi yang difokuskan pada pada pengemasan konten Islam dalam format yang jernih dan sesuai dengan trendgenerasi milenial.

Keenam, literasi digital berupa kemampuan menarasikan dakwahnya dalam beragam media dengan mengedepankan substansi dan isi yang otoritatif.

“Ketujuh, kreatif meningkatkan follower dalam artian mampu memperluas jejaring sosial yang mendukung penokohan dirinya,” paparnya.

Narasumber lainya,  Habib Idrus Salim as-Segaf dalam pemaparannya menyinggung  tentang masih minimnya kesadaran (awareness) para dai tentang pengembangan ekonomi syariah dalam negeri meskipun potensi pengembangannya masih mempunyai ruang yang sangat besar. 

“Market share dari keuangan syariah terdadap sistem keuangan di Indonesia per-April 2020 baru mencapai 9,03 persen.Artinya, masih ada ruang sekitar 90  persen  bagi industri keuangan syariah untuk menguasai pangsa pasar keuangan di Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Habib Idrus menekannya peluang-peluang dakwah ekonomi syariah yang masih perlu dioptimalkan di era digital 4.0 ini, yaitu: pengembangan industri halal dan perbankan syariah, serta optimalisasi upaya peningkatan kesadaran menunaikan kewajiban zakat. “Potensi zakat nasional tahun 2019 mencapai Rp 233 triliun, tetapi yang berhasil terhimpun hanya sekitar Rp 5,5 triliun,” tuturnya. 

Narasumber ketiga, KH  Muhammad Jamhury Lc, MA, dalam pemaparannya menjelaskan peran Pondok Pesantren Terpadu Tahfizh & Ekonomi Islam Multazam Bogor dalam andilnya mendidik generasi-generasi muda yang memahami prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah.

KH  Muhammad Jamhury menjelaskan latar belakang dirinya tergerak untuk mendirikan lembaga pendidikan sekolah menengah dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai ciri khasnya. Menurutnya, sangat sedikit pondokpesantren yang memokuskan atau mengenalkan ilmu ekonomi Islam kepada para santrinya. “Ilmu ekonomi Islam (Fikih Muamalah) di pesantren masih bersifat tercecer atau hanya menjadi sub-kecil keilmuan yang belum membumi, dan hanya menjadi khazanah tanpa aplikasi,” terangnya.

Menurutnya, hadits Rasulullah SAW  yang menyatakan harta yang shalih (baik) adalah di tangan orang yang saleh mendorong dirinya untuk berkeyakinan bahwa kaum santri dan dai harus menguasai ekonomi, agar menjadi harta yang bermanfaat.

Acara webinar dihadiri oleh sekitar 160-an peserta, baik dari kalangan mahasiswa maupun madrasah atau pondok pesantren yang mengirim para alumni untuk melanjutkan pendidikan tinggi di STEI SEBI.

Pada pembukaan acara, Ketua STEI SEBI, Sigit Pramono PhD menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan webinar, serta mengungkapkan ucapan terima kasihnya atas dukungan berbagai pihak atas kegiatan tersebut. []

Sumber: Republika

Share on Google Plus

About PebisnisMuslim.com

PebisnisMuslim.com adalah situs informasi bisnis dan ekonomi Islam yang dikelola oleh Pebisnis Muslim Group.

0 komentar:

Posting Komentar